Lebih baik petunjuk dalam bahasa Gayo. Apalagi, yang ditulis juga belum tepat kebenaran pelafalannya. Seperti contoh Bahasa Inggris di gambar.
[Mother Friendly Hospital Initiative]
Padahal di selasar lain ada penulisan kalimat yang sama yang tepat.
@ rsud datu beru takengon aceh tengah
Malam 24 Desember 2012 bertajuk Bupatiku Sahabatku. Diadakan oleh beberapa komunitas di Takengon.
Dedikasi buat Pj. Bupati Aceh Tengah yang akan berakhir masa tugasnya. Menyusul akan dilantik Bupati definitif pada tanggal 27 Desember 2012.
Baong:
"Malam ini merupakan malam terakhir saya sebagai Pj. Bupati Aceh Tengah, namun sebagai Baong, saya akan di sini selamanya".
Tak cuma kendaraan yang parkir. Tapi juga pasir.
Bangunan sendiri sudah dekat dengan jalan, tambah Si Pasir Parkir, sempit jalan Pasar Inpres Takengon.
Sayang harus dibuang di daerah tangkapan air. Padahal di sana ada alur.
What a fool...
Srjak 22 Desember hingga 31 Desember 2012. Berlangsung Kejurda Panjat Tebing di Takengon.
Semoga sportif dan bawa pulang prestasi.
Salah satu tugu atau monumen yang berada di bundaran Simpang Lima Takengon, Aceh Tengah.
Tugu apa kah ini, dan mencitrakan apa tentang Takengon?
http://maps.google.com/maps?f=q&q=4.619296516666666,96.8487204
Efek Demo(crazy).
Rencana pelantikan tanggal 27 Desember 2012. Setelah ditunda pelantikannya beberapa bulan.
Massa, sebagian, tak senang dengan pelantikan bupati ini. Karena ada indikasi kecurangan dan money politik.
Namun MK telah memutuskan, kemenangan pasangan incumbent, dan Sekda-nya, sah.
Semoga tidak rusuh. Demo lah dengan indah.
http://maps.google.com/maps?f=q&q=4.62197985,96.84673496666667
Salah satu tugu atau monumen yang berada di bundaran Simpang Lima Takengon, Aceh Tengah.
Tugu apa kah ini, dan mencitrakan apa tentang Takengon?
http://maps.google.com/maps?f=q&q=4.619296516666666,96.8487204
Bagaimana Pemkab. Aceh Tengah dan Pemkab Bener Meriah?
Jangan terus bersembunyi di bawah alasan anomali cuaca. Terus alasan risiko pembangunan, pengguna dan masyarakat harus sabar.
Intinya, bila masih sembunyi di bawah. 'Ketiak' anomali cuaca dan pembangunan: erosi dan longsor begini, cepat lah kerah kan alat berat. Bersih kan dulu jalan dari longsor, biar semua nyaman dan aman.
Tak cukup dengan palang "Rawan Longsor" dan "Jalan Diperbaiki"
"Hati-hati Jalan Anda Sedang Diperbaiki"
dan
"Hati-hati Rawan Longsor"
Bagian jalan mana yang diperbaiki, bulan kah hanya ada pengerukan tebing jalan untuk pelebaran jalan. Itu juga mengakibatkan jalan berlumpur dan licin.
Longsor,bagian mana? Bukan kah daerah ini aman. Erosi malah sering datang saat sedang pekerjaan jalan berlangsung.
Apa salahnya buat palang yang berisikan: "Maaf Perjalanan Anda Terganggu, Karena Ada Pekerjaan".
Semua bermaksud baik. Namun lupa proses mencapai maksud itu terkadang kurang tepat.
Seperti ini timbunan tanah terbiar "memakan" badan jalan. Padahal itu termasuk dalan kelas jalan provinsi, sp.teritit-ponok baru.
Padahal bisa mengganggu pengguna jalan.
Lokasi: Gunung Teritit, Kec.Bukit, Bener Meriah.
Thanks for still being cycling in the middle of machine crowd. Sure, You are still young and cycling will makes You healthy.
At this moment, everyday we saw boys and girls just want to drive motorcycle, although the machine is not yet worth for them. Sure, they have no Driving Licence and there aren't Helmet that covered their head.
If visiting to Takengon, Redelong, We will see the panorama.
The pictures were taken when Maghreb rises. So the reader will see the blur ones since the low speed shutter.
At this moment, at DPRA, Banda Aceh, members of the board are still working to produce a Qanun (Law/Regulation) about Wali Nanggroe.
But, there is a controversial article: for eligibility of Wali Nanggroe must be fluent in Aceh Language.
So, how about another tribes in Aceh such as Gayo, Alas, Tamiang, Singkil, Jamu, and others.
And yesterday at Umah Reje Ilang, the minority tribes in Aceh conduct the demontration.
http://aceh.tribunnews.com/2012/11/05/menyoal-legitimasi-pj-bupati-aceh-tengah
Menyoal Legitimasi Pj Bupati Aceh Tengah
Senin, 5 November 2012 09:17 WIB
POLEMIK seputar keabsahan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah, Ir Mohd Tanwier MM yang akrab dipanggil Baong, kian hangat diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Perdebatan pro-kontra seputar keabsahannya itu dimulai ketika yang bersangkutan tak lagi menduduki jabatan struktural Eselon II sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Pemerintahan, karena telah diberhentikan oleh Gubernur Zaini Abdullah (Serambi, 13/10/2012).
Di satu pihak ada yang menafsirkan bahwa setelah diangkat menjadi Pj Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota, maka yang bersangkutan tidak harus masih menjabat jabatan Eselon I bagi Pj Gubernur dan Eselon II bagi Pj Bupati/Wali Kota, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, A Hamid Zein. Sementera di pihak lain ada yang menyatakan bahwa setelah diangkat menjadi Pj, ia harus masih menduduki jabatan eselonnya, sebagaimana dipahami oleh Bardan Sahidi, Anggota DPRK Aceh Tengah dari Fraksi PKS. Bahkan, Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan ikut pula meramaikan polemik multitafsir mengenai jabatan Pj Bupati Aceh Tengah itu (Serambi, 13/10/2012).
Awal polemik
Berdasarkan pemberitaan sebagaimana dimuat dalam media cetak tersebut menyebutkan bahwa seminggu setelah menduduki jabatan Eselon II sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Mohd Tanwier dilantik oleh Pj Gubernur Aceh Tarmizi A Karim sebagai Pj Bupati Aceh Tengah, dan posisi yang ditinggalkannya itu digantikan oleh M Alibasyah yang sebelumnya menjabat Pj Bupati Aceh Utara. Sejak saat itulah posisi Baong sebagai Pj Bupati Aceh Tengah menjadi polemik dan kerap diberitakan oleh beberapa media cetak di Aceh.
Yang menjadi polemik saat ini adalah syarat sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 132 ayat (1) huruf (b) yang mensyaratkan agar Pj Bupati “menduduki jabatan struktural Eselon II dengan Pangkat Golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi Pj Bupati/Wali Kota”. Namun, ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf (b) tersebut tidak menyebutkan secara tegas mengenai ada tidaknya kewajiban bagi Pj Gubernur atau Pj Bupati/Wali Kota yang telah diangkat untuk melepaskan jabatan struktural eselon I atau II yang secara bersamaan sedang didudukinya.
Mengingat rumusan Pasal 132 ayat (1) huruf (b) tersebut bermakna multitafsir, kiranya penulis mencoba untuk mengkaji dan menafsirkan rumusan Pasal 132 ayat (1) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) metode atau pendekatan, yaitu: Pertama, penafsiran hukum dengan menggunakan metode/pendekatan semantik-gramatikal dengan melibatkan pakar bahasa atau setidaknya kamus besar bahasa, dan; Kedua, penafsiran hukum dengan menggunakan metode/penafsiran secara sistematis.
Hemat penulis, Filosofi dari rumusan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut hakikatnya tidak menghendaki adanya rangkap jabatan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, dimana disatu sisi seseorang menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang bersifat karier/struktural (nonpolitis), namun di sisi yang lain dalam waktu bersamaan orang yang sama juga sedang menduduki jabatan Pj Gubernur maupun Bupati/Wali Kota yang bersifat politis (nonkarir/nonstruktural).
Ketidakinginan akan adanya rangkap jabatan sebagaimana yang diamanatkan dalam rumusan klausul Pasal 132 ayat (2) tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan yang ideal yang dikenal dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” atau “Asas Umum Pemerintahan yang layak” atau yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur.
Konsekuensi hukum
Berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan secara sistematis tersebut di atas menunjukkan bahwa kemungkinan situasi yang muncul sebagai akibat dilakukannya penafsiran secara semantik-gramatikal, hemat penulis cenderung mengarah pada kemungkinan situasi yang pertama, yaitu bahwa syarat dan kriteria mengenai “menduduki jabatan struktural Eselon I bagi Pj Gubernur dan Eselon II bagi Pj Bupati/Wali Kota” yang dijadikan salah satu syarat dasar untuk dapat diangkat menjadi Pj Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota, mengandung situasi “tidak secara bersamaan melekat” dan “tidak berbanding lurus dengan masa waktu posisinya sebagai Pj Kepala Daerah”. Atau dengan kata lain bahwa syarat “menduduki jabatan..” tersebut hanya bersifat “terbatas” pada saat diangkatnya seseorang sebagai Penjabat (Pj) suatu Kepala Daerah.
Dengan demikian maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa pada saat Mohd Tanwier diangkat sebagai Pj Bupati Aceh Tengah secara hukum yang bersangkutan tidak boleh secara bersamaan menduduki jabatan eselon II sebagai staf Ahli Gubernur Aceh karena melanggar Pasal 132 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005. Sebagai konsekuensi dilakukannya penafsiran hukum secara sistematis tersebut, sepatutnya Pj Gubernur Aceh ketika itu (Tarmizi A. Karim) menurut hukum wajib segera mengangkat pejabat baru untuk menduduki jabatan eselon II yang ditinggalkan oleh Mohd Tanwier.
Berdasarkan konsepsi penafsiran hukum yang dilakukan secara sistematis dan semantik tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh Gubernur Zaini Abdullah yang memberhentikan Mohd Tanwier dari jabatan Eselon II sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh, yang secara bersamaan masih sedang menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Tengah, secara hukum sudah benar karena Gubernur sudah melakukan sesuatu yang memang sepatutnya dilakukan sebagaimana dikehendaki oleh hukum dan karenanya tindakan Gubernur tersebut bersifat konstitusinal.
Justru Gubernur Aceh akan melanggar hukum apabila tetap membiarkan Mohd Tanwier menduduki jabatan struktural eselon II sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Pemerintahan yang secara bersamaan masih sedang menjabat sebagai Pj Bupati Aceh Tengah. Hal tersebut mengingat penafsiran hukum secara sistematis hakikatnya tidak menghendaki adanya rangkap jabatan sehingga karenanya wajib dilakukannya pelepasan jabatan struktural Eselon II yang sedang diduduki oleh Mohd Tanwier.
Sudah benar
Atas dasar itu, maka jabatan Pj Bupati Aceh Tengah yang sedang diemban oleh Mohd Tanwier yang saat ini tidak lagi menduduki jabatan struktural Eselon II sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Pemerintahan paskadiberhentikan oleh Gubernur Aceh, baik berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan secara semantik-gramatikal maupun secara sistematis sudah benar.
Hal tersebut mengingat sudah sepatutnya secara hukum seseorang yang sudah diangkat sebagai Pj Bupati Aceh Tengah wajib melepaskan jabatan Eselon II yang sedang didudukinya atau Pejabat yang telah mengangkatnya sebagai Pj Bupati Aceh Tengah, menunjuk pejabat baru untuk menduduki jabatan struktural Eselon II yang ditinggalkannya itu. Dengan demikian, Mohd Tanwier sebagai Pj Bupati Aceh Tengah saat ini memiliki legitimasi dan sah secara hukum.
* Kurniawan, SH, LLM, Staf Pengajar (Dosen) Tetap Jurusan Hukum Tata Negara/Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: kurniawanfh@yahoo.com
Zaman moderen saat ini sepertinya tak cocok lagi mengadakan pesta dengan meruntuhkan kepentingan umum seperti jalan. Karena aktivitas saat ini sudah tinggi.
Seperti contoh ini, padahal pesta telah usai. Namun atribut masih mengganggu. Jalan elak memang ada, namun dengan kapasitas yang kecil dan badan jalan yang buruk, tak lah elok rasanya.
Lokasi Pasar Bawah Takengon
Sayang, ikan Ini semakin mahal dan agak langka. Perubahan alam danau dan iklim?
Mengandalkan ikan dari pesisir? Bagus, namun apa cukup dan bisa tahan lama?
Perikanan air tawar sepertinya harus menjadi prioritas pembangunan kabupaten ini. Tak hanya memenuhi gizi masyarakat namun juga pariwisata.
Sebuah proyek dari Dinas Pariwisata Aceh Tengah. Tak sampai setahun, D menghilang.
Isunya, yang mengerjakan itu menantunya. Tak lah apa bila menantu yang mengerjakan asal prosesnya benar dan profesional.
Tapi, belum setahun itu kok bisa ambruk.
Dahulu, di face bukit ini ada tulisan GAYO dari pohon pinus yang ditanam anak-anak SMA pas akhir 80-an. Sekarang tak lagi tampak karena pinus telah tumbuh dan juga sering terjadi kebakaran.
Mau tiru Hollywood, buat bagus lah!
Proses cutting telah dilakukan sudah dari dua tahun lalu. Namun belum ada "tiba" proses fill walau untuk bahu jalan sekali pun.
Dikhawatir kan terjadi kecelakaan dan akses masyarakat yang susah.
Lokasi di Paya Tumpi, Kec. Kebayakan, Aceh Tengah.
Orang yang cerdik adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkannya.
Tausiyah zuhur di Masjid Nur Nabawi, Komplek Pemkab Bener Meriah.
Yang mana kah titik 0 yang benar untuk rujukan panjang rute?
Satu berada di Simpang Wariji, dan satu lainnya berada di persimpangan di depan Polres Aceh Tengah.
Jarak keduanya tak sampai 400 meter. Namun perhatikan jarak Takengen- Banda Aceh.
Simbol Merah Putih di Bur Temun, Bale Redelong, Bukit, Bener Meriah.
Simbol setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dilarang, tapi saat lihat ke dalam...
Tak mungkin tak memakai alas kaki saat masuk ke ruang wudhu. Lantainya "berwarna" lain selain warna lantai asli.
Bila ingin orang lain tak memakai alas kaki, berarti harus konsisten yang buat pengumuman. Paling tidak, lantai juga harus terus dijaga agar bersih.
Ini fenomena biasa di Dataran Tinggi Gayo. Ruang wudhu sering tak elok untuk dilihat.
Tak hanya tanggung jawab pengurus, namun juga kita yang jadi pengunjung juga harus rendah hati untuk tak mengotori ruang wudhu dengan "jejak".
Bila terbiar begini, berjalan di trotoar akan menjadi gangguan. Padahal ini adalah tempat berjalan.
Pemerintah kapan aware akan ini? Masyarakat pasti belum faham.
Lokasi @ Pasar Inpres, Takengon, Aceh Tengah.
